Risiko Pembiayaan Bank Syariah Mandiri

Anggota kelompok 6 :
Siska Nur Aniza                           (20140730067)
Tresna Maulina Agustina         (20140730068)
Yuni Septi Nurhayati                 (20140730069)
Arta Dwi Lestari                          (20140730081)
Siti Anisah                                    (20140730110)

                                                          Resiko Pembiayaan Bank Syariah Mandiri
Kebijakan dan Prosedur Bank Syariah Mandiri
Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Manajemen Risiko, Bank melakukan penataan struktur ketentuan melalui pembuatan Arsitektur Kebijakan dan Prosedur BSM. Arsitektur Kebijakan dan Prosedur BSM yang disahkan Direksi pada tanggal 24 Agustus 2011 dengan hierarki sebagai berikut:

foto

Kebijakan dan prosedur di BSM merupakan bentuk Manajemen Risiko atau pengelolaan risiko yang melekat pada aktivitas operasional Bank yang di-review secara berkala. BSM memiliki Kebijakan Manajemen Risiko sebagai pedoman utama penerapan manajemen risiko. Sedangkan untuk aktivitas operasional lainnya, Bank memiliki kebijakan dan prosedur tersendiri seperti kebijakan di bidang pembiayaan, operasional, dan tresuri (manajemen kas, investasi kas, dan transaksi pembayaran).
Pada tahun 2013 Bank melakukan pembaruan kebijakan, prosedur dan tools terkait penerapan manajemen risiko antara lain:
1. Kebijakan sistem pengendalian intern;
2. Kebijakan kepatuhan;
3. Contingency plan Core Banking System (CBS);
4. Kerahasiaan data nasabah terkait permintaan data dari pihak ketiga;
5. Pengelolaan priority banking;
6. Pelaksanaan Good Corporate Governance
Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) merupakan salah satu produk unggulan Bank Syariah Mandiri dan tergolong pembiayaan umum yang sering digunakan masyarakat. Pembiayaan PPR bertujuan membantu masyarakat untuk membeli rumah berikut tanah untuk dihuni sendiri, berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah, yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dan margin yang telah disepakati. Didalam pembiayaan pemilikan rumah terdapat, terbagi dua macam kegunaan, yaitu: pembiayaan untuk merenovasi rumah dan pembiayaan untuk pembelian rumah.
Kasus Kredit Fiktif Rp102 M di Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor
Jumat 25 Oktober 2013 telah terjadi modus korupsi dan pencucian uang kredit fiktif sebesar Rp102 miliar di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bogor. Kasus bermula dari pengajuan kredit seorang pengusaha properti bernama Iyan Permana.
Iyan awalnya mengajukan pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk dirinya. Namun dalam proses pengajuannya, Iyan dan tiga pegawai BSM Cabang Bogor yaitu M Agustinus Masrie selaku Kepala Cabang Utama BSM Bogor, Haerulli Hermawan selaku Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor, John Lopulisa selaku accounting officer BSM Bogor melakukan penyimpangan kredit.
Iyan mengajukan kredit senilai Rp1 miliar kepada BSM Cabang Bogor. Dari pengajuan kredit tersebut berkembang ide, yaitu kredit fiktif. Iyan bekerjasama dengan tiga pegawai BSM Cabang Bogor untuk membuat nasabah palsu untuk dikucuri fasilitas pendanaan KPR. Mereka memanipulasi sejumlah dokumen mulai dari surat tanah sampai dengan KTP palsu, dan tidak menjalani prosedur perbankan yang seharusnya dalam mengajukan kredit.
Ketiga pegawai BSM Cabang Bogor itu juga menerima hadiah dari debitur. Hadiah yang diberikan berupa uang tunai Rp3-4 miliar, dan mobil.
Barang-barang yang disita yaitu berupa tanah, mobil mewah, motor gede dan properti terkait kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kredit fiktif Rp102 miliar di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bogor.
Akibat kredit fiktif ini, BSM mengucurkan dana sejumlah Rp 102 miliar pada tahun 2012. Kasus ini terbongkar karena audit dari BSM pusat yang menilai adanya kejanggalan atas pengucuran dana ini.
Analisis
Berdasarkan berita diatas dapat diketahui bahwa pelanggaran yang terjadi pada BSM cabang Bogor adalah pemalsuan identitas 197 nasabah dalam kasus penggelapan dana bermodus kredit fiktif senilai Rp. 102 M. Menurut kami kasus pembiayaan fiktif ini adalah merupakan pelanggaran kode etik profesi. Seperti pelanggaran mengenai tanggung jawab, kepentingan publik dan integritas.
Hal tersebut dikarenakan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pihak eksternal yang dibantu oleh pihak internal BSM sendiri, yaitu dengan menggunakan modus pengajuan pembiayaan 197 nasabah yang dilakukan salah satu pihak yang ternyata pihak tersebut menggunakan data data palsu untuk meraih keuntungan pribadi. Yang pada awalnya pihak tersebut mengajukan pembiayaan untuk proyek pembangunan rumah namun pada kenyataannya tidak demikian.
Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi pengawasan internal bank masihlah rendah, baik karena SOP yang tidak berjalan semestinya atau karena tidak adanya evaluasi yang rutin dari BSM pusat. Dampak dari kasus ini adalah rusaknya reputasi BSM sendiri yang akan berakibat pada menurunnya kepercayaan nasabah dan masyarakat akan BSM umumnya bank syariah karena pengawasan prosedur pembiayaan yang masih rendah sehingga dapat dibobol dengan identitas palsu.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s